Penduduk asli Bayah waktu itu agak sulit bercampur dengan para Romusha. Ini berdasarkan memoarnya Tan Malaka atau yang dikenal Ilyas Hussein. Mereka sulit bercampur karena perbedaan kultur. Dari bahasa saja sudah lain. Penduduk di Bayak menggunakan bahasa Sunda sementara Romusha mayoritas Jawa.

Penduduk asli Bayah juga sulit bergaul dengan Romusha karena takut ada masalah dengan tentara Jepang. Haji Emok Mukandar adalah pengecualian. Namanya cukup dikenal di seantero Bayah. Romusha di sekitar Pulo Manuk hingga Desa Sawarna mengenalnya.

Haji Emok sering berkunjung ke lubang penggalian atau bedeng tempat para penambang beristirahat. Ia melihat kondisi kesehatan para pekerja itu dan memberi makanan alakadarnya. Kalau ada yang mati, Haji Emok langsung mengurusnya.

Haji Emok memang dikenal sebagai amil, tukang kubur mayat. Ia selalu membawa anaknya Sukaedji berkeliling ke sluruh wilayah Bayah. Tujuannya mencari mayat lalu mengurusnya dengan tata cara Islam : memandikan, membungkus, dan menguburkannya.

“Saya suka takut dan tidak ikut mencari mayat,” kata Sukaedji. “Tapi bapak bilang : kalau bukan kita siapa lagi. Ini ibadah”.

Biasanya Haji Emok menggunakan tikar yang diambil dari gudang Jepang untuk membungkus mayat. Kalau lagi “panen”, Haji Emok bisa menemukan lebih dari 10 mayat sehari. Tapi Haji Emok tetap mengurus setiap mayat dengan layat. Ia mengubur maksimal dua mayat dalam satu lubang.

Atas jasanya dalam bidang kemanusiaan, Haji Emok Mukandar mendapat penghargaan Satyalaneana Kebaktian Sosial pada 1959.

Sepanjang jalan bisa kita saksikan deburan ombak yang menghantam karang. Kita juga melewati Pantai Taraje. Penduduk menyebut Taraje karena bentuk karang berundak, menyerupai tangga yang dalam bahasa Sunda sama dengan taraje.

Katanya pantai Taraje ini rame lho kalau malem…Itu katanya….hehehe…

Jaahh…lewat deh Pantai Taraje. Lewati saja agenda aneh-aneh itu. Dari pantai ini, perjalanan mulai menanjak. Kita musti lewat bukit. Beruntung sang Panther masih bisa mendaki. Banyak jalan belum diaspal. Gedebak-gedebuk. Untung gak ada yang mabok.

Waktu itu jalan sedang dalam perbaikan. Beberapa pekerja  sedang membuka jalan dengan membelah bukit menuju Desa Sawarna. Konon katanya Ibu Gede (Gubernur Banten) mau jenguk wilayah itu.

Kebiasaan lama neh. Jalan atau fasilitas umum baru diperbaiki setelah pejabat lewat. Halah….kapan majunya!

Dari bukit itu, laut Banten Selatan memperlihatkan pesonanya tanpa cacat. Setelah itu tampaklah pohon kelapa berjejer rapi. Kebun yang menjadi gerbang desa Sawarna. Sa dalam bahasa Sunda mengacu pada satu. Sedangkan warna ya, warna. Jadi ini desa satu warna.

Setengah jam perjalanan dari “pusat kota” Bayah, sampai juga di Sawarna ini. Di sini, seorang lelaki tua bersarung menatap dengan mata temaram di pintu rumahnya yang sudah dimakan rayap..halah. Dialah Sardjo. Lelaki kelahiran Purworejo, 78 tahun lalu. Kami istrirahat sejenak dan berbicang dengan Mbah Sardjo ditemani istrinya.

Sardjo

Kami ngobrol sambil ditemani teh hangat plus keripik serta pisang. Istrinya Mbah Sardjo sampai harus dua balikan bawa keripik . Tak ada raut penyesalan. Mereka sungguh ikhlas.

Cerita Mbah Sardjo “kesasar” ke Banten Selatan hampir sama dengan Mbah Parino. Ia ikut dalam rombongan Jawa Tengah pada usia 12 tahun. Ia menjadi penambang batu bara di bukit sekitar desa Sawarna. Sardjo juga menjadi saksi banyak rekannya yang meninggal karena kelaparan, penyakit hingga ditembak tentara Jepang.

Setelah Jepang menarik pasukannya, Belanda mencoba masuk kembali ke Sawarna pada 1948. Dari sini Sardjo mengenal Tuan Dado. Konon meneer inilah yang mebuat perkebunan kelapa yanga da di depan desa Sawarna. Sardjo kenal dekat dengan Tuan Dado. Sang Meneer memberi hadiah kepada Mbah Sardjo berupa kursi dan meja, yang menjadi tempat kami mengobrol.

Meneer sudah pergi. Tinggallah para Romusha di Sawarna. Sardjo sempat berpikir pulang ke kampung halamannya. Tapi uang darimana? Bahkan untuk makan sehari-hari saja sulit. Suatu masa –tentunya sudah Indonesia merdeka– Sardjo pernah menjadi pengemis di Bayah.

Sardjo dan rekan-rekan Romusha lainnya pernah mengajukan “bantuan” kepada pemerintah Jepang. Lebih pas ganti rugi. Jepang membalas : Kami mengerti kesulitan Anda. Tapi Kami sudah menyelesaikan permasalahan ini melalui pemerintah Indonesia.

Ternyata “perampok” Sardjo datang dari bermacam kelompok. Kala merdeka, Romusha menjadi “dagangan” bangsanya sendiri. Sekarang? Gak ada tuh perampok. Pssstttt..tapi ingat Mbah…jangan lupa coblos ini ya Mbah….:). “Ah, ternyata gak berubah juga”.

- “Ya..iyalah. Mbah kan masih banyak ceritanya, misalnya kenapa Mbah gak pulang ke Purworejo setelah merdeka, gimana cerita keluarga dan lain-lain

+ O..gitu

- Iya Mbah, kita mulai saja waktu Mbah dipaksa ke Bayah.

Si Mbah pastinya dibawa ke Bayah, Banten Selatan pada 1942. Perkara bulan, tanggal, apalagi jamnya…blas…dia gak inget sama sekali. Tapi dari cuplikan memorinya itu, Mbah Parino ingat ketika dia menolak diangkut Jepang. Ya..iyalah..dalam pandangannya –mungkin semua orang di Purworejo– Bayah adalah sebuah negeri antah berantah. Dia musti melawan dulu. “Saya berkelahi dengan Jepang dan menang,” ucapnya dengan bangga.

Tapi kemenangan Mbah Muda berkelahi dengan Jepang itu tidak menjadi jaminan. Jepang ternyata menggunakan intimidasi terhadap bapaknya, Amat Kasumadi. Dia akhirnya setuju setelah ayahnya menandatangani surat perjanjian anaknya bekerja di Bayah. Mbah Parino berangkat dari Purworejo ke Demak. Si Mbah bersama calon Romusha lainnya dari Jawa Tengah berkumpul dulu di Mesjid Demak.

Dari Mesjid Demak, Mbah Parino meluncur ke Jakarta dengan truk. Lalu disambung dengan kereta menuju Saketi, Pandeglang. Dari situ berlanjut dengan truk lagi. Hingga sampailah di Bayah. Sebuah kampung pesisir di Banten Selatan.

Mbah Parino bekerja sebagai pembuka jalan dan menggali lubang penambangan. (Baca tulisan sebelumnya). Rindu pada kampung halaman tapi tidak bisa keluar dari Bayah. Melarikan diri sama dengan mati. Entah itu karena kelaparan, kecapean atau ditembak mati tentara Nipon. Konon ada juga Romusha yang melarikan diri dan selamat di kampungnya.

Nah, dari Romusha yang lari itu, ayahnya berniat menyusul ke Bayah. Dia membawa serta istrinya Suminah serta anak-anaknya Poninten, Minem, dan Tupon. Kini hanya Poninten dan Minem yang masih hidup –itupun sudah sakit-sakitan. Bukannya membawa pulang Parino, ayahnya justru terjebak di Bayah dan menjadi Romusha.

Parino dan keluarganya menjalani pekerjaannya di bawah ancaman kematian. Toh mereka masih tetap bertahan. Parino menikah dengan perempuan Romusha lainnya. Tapi dua kali perkawinannya gagal. Hingga yang ketiga kalinya ini dia bisa bertahan sampai sekarang. “Kalau dulu istri tidak mau gini,” katanya sambil mengangkat tangannya menirukan orang sedang shalat.

- “Mbah kok gak balik lagi waktu sudah merdeka”

+ “Saya dulu pernah pulang ke Purworejo. Tapi di sana kami sudah gak punya apa-apa lagi. Ya sudah..akhirnya kami di sini saja.”

- (dalam hati) Ya, mbah. Berpijaklah dengan kokoh meski di bumi tetangga…

***

Di tempat lain…..

“Kalau mau ngomong keras aja ya, maklum aja….”

Pendengarannya memang sudah tidak berfungsi sempurna. Ingatannya pun memudar. Dia hanya menggelengkan kepala ketika ditanya usianya. Parino –dalam Kartu Tanda Penduduk seumur hidup– lahir di Purworejo, 1 Februari 1917. Sementara data Romusha Kecamatan Bayah, mencatat nama Amat Parino kelahiran 1924 di tempat sama.

Ini hanya sedikit kisah peluangan saya ke Bayah, Kabupaten Lebak, Banten Selatan, Sabtu-Minggu (26-27 Juli 2008)….

Bayah menjadi tempat berkumpulnya Romusha dan pegawai pertambangan sejak Jepang mengeksploitasi tambang batu bara 1 April 1943. Pada awal penambangan, sekitar 20 ribu orang datang dari Jawa Tengah dan Timur, termasuk Parino ini. Parino bekerja sebagai penggali lubang penambangan di Gunung Madur, sekitar 10 kilometer dari Bayah.

Dengan luas sekitar 15 ribu hektare, Bayah menjadi satu-satunya tempat yang mengandung batu bara di Pulau Jawa sebelum Jepang datang. Belanda bahkan sudah memberikan izin membuka tambang kepada perusahaan sejak 1903, tapi belum mengeksploitasinya.

Sebelum 1942, kebutuhan batu bara di Jawa dipasok dari Sumatera dan Kalimantan. Namun angkutan pelayan Jepang banyak terpakai kepentingan perang. Jepang ingin Jawa mandiri dalam memenuhi kebutuhan batu bara. Dan Bayah-lah pilihannya.

Jepang membuka tambang lewat perusahaan Bayah Kozan Sumitomo. Bayah menjadi pusat administrasinya. Mereka membuka jalur kereta api dari Saketi, Kabupaten Pandeglang menuju Bayah –sekitar 90 kilometer. Dari Bayah, kereta bersambung menuju lokasi penambangan seperti Gunung Madur, Tumang dan Cihara.

***

Stasiun Saketi menjadi tempat persimpangan kereta dari Jakarta menuju Bayah dan Labuan. Jalur Jakarta-Labuan sudah ada sejak jaman Belanda, 1914. Stasiun Saketi kini menjadi hunian anak kepala stasiun.

Saketi berasal dari bahasa Sunda yang artinya 100 ribu. Konon, nama ini muncul ketika ada kabar Jepang mau membuka jalur ke Bayah. Dulu Saketi masih bernama Ciandur.

Nah, dari kabar itu muncul desas-desus tentang ramalan mengerikan : Ciandur-Bayah akan terhubung dengan besi dan kuda besi diatasnya dengan memakan korban 100 ribu. Belum ada yang memverifikasi data itu . Tapi nyatanya banyak Romusha mati saat jalur kereta 90 kilometer itu dibuat. Kalau benar, artinya setiap 1 meter harus ditebus dengan 1 nyawa!

***

Kembali ke Bayah. Mbah Parino di sana mendapat upah F 0,40 (40 sen) sehari ditambah 250 gram beras. Uang 40 sen sehari waktu itu hanya cukup buat beli satu buah pisang. Itupun Jepang jarang membayar upah Romusha.

Setiap pagi Mbah Parino berkumpul di depan asrama Romusha. Menyembah matahari. Senam sambil nyanyi lagu Jepang. Si Mbah masih hafal lagu propaganda itu, seperti Umiyukaba, Yaesiyono, Haitaisan no arigato hingga lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.

“Coba dong Mbah sambil peragakan senamnya…”

“Halah….gak kuat kalee…”

Si Mbah juga masih lancar Bahasa Jawa. Pulo Manuk memang terkenal sebagai Kampung Jawa. Si Mbah pake tiga bahasa dalam kesehariannya : Jawa, Sunda dan Melayu.

Setelah cukup dengan segala ritual ala Nippon itu, Parino diberi makan bubur encer dan langsung menuju lubang penambangan. Kalau beruntung, sorenya Parino dapat jatah makan lagi. Tapi seringnya Parino mengakhiri hari dengan perut berbunyi.

Mbah Parino termasuk orang yang memiliki kekebalan tubuh yang hebat. Ratusan bahkan ribuan temannya mati karena kelaparan dan penyakit. Tempat si Mbah ini memang terkenal sangar. Tentara Jepang saja takut pergi ke Pulomanuk ini –sekitar 6 kilometer dari Bayah. Di sini menjadi sarang Malaria, Disentri, Kudis, Borok dan penyakit lainnya.

Mayat bergelimpangan. Dalam sehari Mbah Parino bisa menguburkan tiga mayat. Itu baru di Pulo Manuk, belum di Bayah seluruhnya. Mbah Parino ini kenal dengan Haji Emok Mukandar –penduduk asli yang mengurus mayat romusha di seluruh Bayah.

***

Dalam memoar Tan Malaka, jumlah Romusha yang meninggal mencapai 400 orang dalam sebulan. Kuburan para Romusha setelah merdeka konon mencapai 38 hektare.

Maka para penggede Bayah pada 1950-an membangun Tugu Romusha. Sampai sekarang tugu itu masih menjadi tempat ziarah keluarga Romusha. Sebuah tugu tanpa perawatan memadai.

Bersambung….

***

Bacaannya :

1. Harry A. Poeze, Tan Malaka : Pergulatan Menuju Republik 1925-1945.

2. Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara II.

3. Tan Malaka, Rencana Ekonomi Berjuang.

4. Hendri F. Isnaeni, Romusa; Sejarah yang Terlupakan.

5. Internet.

7. Lain-lain.

Lukman Hakiem, 51 tahun
(Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/bekas redaktur Media Dakwah)

Saya mengenal Natsir ketika saya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam di Yogyakarta pada 1983. Saya sering berkunjung ke kantornya di Dewan Dakwah di Jakarta. Ada beberapa kejadian yang selalu muncul dalam kenangan saya manakala saya mendengar namanya.

Pernah dia memarahi saya habis-habisan. Ini terkait dengan tulisan saya di majalah Kiblat. Untuk menarik pembaca, kami membuat laporan mengenai Al-Quran. Di sampul majalah, kami menulis judul: ”Al-Quran Ditinjau Kembali”. Ketika itu Pak Natsir berusia 79 tahun.

Ditinjau di sini maksudnya dibaca kembali. Saya berusaha menelepon untuk menjelaskan secara langsung, tapi telepon diangkat orang lain. Lalu Pak Natsir menelepon saya dan mengatakan, ”Tidak ada bincang-bincang!” Telepon ditutup. Saya berpikir, ”Habis nih, saya.” Ternyata kemarahannya tak berlanjut.

Selanjutnya adalah perdebatan panas yang berakhir obrolan santai. Ini terjadi ketika saya bekerja di majalah Media Dakwah milik Dewan Dakwah. Suatu ketika, dia mengirimkan memo kepada pemimpin redaksi. Pak Natsir meminta majalah ini tidak memuat tulisan seseorang karena isinya dinilai bermasalah. Ini terjadi sekitar 1992.

Saya protes dan mendatangi rumahnya. ”Apa bedanya Anda dengan Soeharto yang melarang penulisan?” Pak Natsir balas mendebat hingga menunjuk-nunjuk saya. Ini berlangsung sekitar setengah jam. Terkadang dia memukul meja di ruang tamu.

Meski alot, saya sebagai bawahannya tidak diusir, apalagi dipecat. Kami sepakat tak ada titik temu. Lalu kami alihkan pembicaraan ke topik lain. Dan dia bisa mengobrol dengan relaks bahkan tertawa. Pak Natsir mengantar saya sampai ke teras ketika saya pamit.

Chris Siner Key Timu, 68 tahun
(Penanda tangan Petisi 50)

Saya kenal Mohammad Natsir sebagai pelaku sejarah, sebagai mantan perdana ­men­teri, pengusul Mosi Integral yang menyelamatkan terpecah­nya Indonesia. Kemudian ia menentang komunisme sehingga bentrok dengan Soekarno.

Sikap kritis terhadap pemerintah tetap ia perlihatkan di masa Orde Baru.

Kami bersama menandatangani Petisi 50 pada Mei 1980, yang isinya mempertanyakan pernyataan Presiden tentang asas tunggal. Pak Natsir selalu hadir dalam diskusi di rumah Ali Sadikin. Saya melihat dia gigih, tidak berjuang untuk kebanggaan dan kebesaran dirinya.

Hidupnya sederhana sekali. Hal itu ditularkan kepada kami yang muda-muda. Kalau berdebat amatlah santun. Tidak membalas kata-kata kasar. Saya tak pernah mendengar dia memaksakan pandangan, misalnya soal Islam. Dia mengirim bunga ke rumah saya kalau Natal, saya ke rumahnya setiap Lebaran di Jalan Cokroaminoto di Menteng, Jakarta Pusat.

Mohammad Chudori, 83 tahun
(Bekas wartawan Antara dan Jakarta Post)

Saya mulai berkunjung ke rumah Pak Natsir di Jalan Jawa 28, Jakarta Pusat, pada 1945. Waktu itu saya tinggal di Bogor dan menjadi salah satu pendiri Himpunan Mahasiswa Islam di sana. Rumahnya kecil, tapi penghuninya banyak sekali. Selain keluarga, ada sejumlah kerabat yang tinggal di sana. Saya menganggap rumah itu seperti rumah saya sendiri. Saya sering makan dan tidur di sana.

Sekitar 1948, saya menjadi letnan dua Tentara Keamanan ­Rak­yat dan melatih Laskar Hizbullah di Bogor. Setelah Sili­wangi­ hijrah ke Yogyakarta, Laskar masih menyimpan senjata. Waktu itu saya dihubungi utus­an Kartosoewirjo. Dia mengajak saya menjadi anggota Negara Islam Indonesia. Mereka ingin menguasai Laskar. Saya menjawab bahwa saya sudah dibaiat. Tapi utusan itu memaksa. Saya khawatir karena mendengar kabar ada kawan di Bandung ditembak karena menolak bergabung.

Saya pun menemui Pak Natsir. Dia dengan tenang menjawab, ”Hanya kamu yang bisa memutuskan mau bergabung dengan mereka atau tidak.” Saya akhirnya memutuskan tetap bersama Hizbullah dan Masyumi.

Herman Nicolas Ventje Sumual, 85 tahun
(Proklamator Permesta)

Saya pertama kali bertemu dan berkenal­an dengan Mohammad Natsir pada 1957 di Padang, Sumatera Barat. Ketika itu kami membicarakan rencana Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Selain kami, yang hadir ketika itu antara lain Sjafroeddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Djojohadikusumo. Pertemuan ini berlangsung karena tidak ada kelanjutan dialog di Jakarta untuk menyatukan kembali dwitunggal Soekar­no-Hatta.

Dari persinggungan saya dengan Natsir, saya harus jujur mengatakan dia adalah sosok pemimpin bangsa.

Setelah itu, saya tidak banyak berhubungan dengan dia hingga kemudian kami bertemu kembali dengan status tahanan setelah Jakarta memberangus pergolakan. Kami ditempatkan di Rumah Tahanan Militer Jakarta. Saya ­ingat pada setiap akhir tahun masing-masing tahanan berpidato. Ketika gilirannya tiba, Natsir selalu mengucapkan: ”Mudah-mudahan ini pidato kita yang terakhir.”

Setelah peristiwa 30 September 1965, orang-orang Partai Komunis Indonesia bergabung bersama kami di tahanan. Setahun kemudian, 26 Juli, datanglah Adnan Buyung Nasution—yang ketika itu sebagai jaksa. Dia membawa surat dan mengumumkan kepada kami: ”Bapak-bapak mulai hari ini bebas.”

Amien Rais, 64 tahun
(Bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Pertama kali mengenal Natsir secara pribadi setelah 1980-an. Saya sering ke rumahnya di Menteng, ke Masjid Munawwarah di Kebon Kacang, kemudian Dewan Dakwah di Gang Kramat, Jakarta Pusat. Di rumahnya terpampang potongan ayat terakhir surat Al-Ankabut, yang menyerukan manusia berjuang ikhlas di jalan Allah. Saya kira ini yang men­jadi dorongan se­mangat dia ­berjuang.

Jauh sebelum kenal dekat, saya sudah akrab dengan namanya. Kebetulan ibu sa­ya pengagum Natsir. Suatu ke­tika Natsir datang ke Solo ada ra­pat Masyumi. Saya bangga sekali karena saya membacakan Al-Quran dalam acara tersebut. Ketika itu saya kelas VI sekolah rakyat. Toh, ibu saya sempat kecewa melihat Natsir memegang gelas dengan tangan kiri. Rupanya di mata Ibu, Natsir harus sem­purna.

Pada 1957, ketika saya kelas I sekolah menengah pertama, terjadi peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta. Ibu mengatakan, kalau Natsir menang, kita pindah ke Padang. Terpengaruh Ibu, saya mulai kagum kepada Natsir. Saya makin kagum ketika membaca buku karangannya, Ca­pita Selecta. Ia me­nguasai ilmu aga­ma dan pengetahuan umum yang luas.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Jika tembok di bengkel di Jalan Lengkong Besar Nomor 16, Bandung, bisa bica­ra, sungguh banyak kisah ten­tang Natsir dan kegeli­sah­annya. Tembok-tembok itu akan­ lebih fasih bertutur—daripada para pemiliknya sekarang—bahwa nun pada 1931, bengkel mobil yang dulu sebuah rumah milik Haji Yunus yang disewa Mohammad Natsir tersebut adalah sebuah tempat lahirnya Pendidikan Islam (Pendis).

Tembok-tembok nun di Jalan­ Lengkong Nomor 74 juga bisa bercerita—dengan keahlian bu­ku sejarah, karena kini tak ada lagi yang tahu—bahwa alamat ini adalah tempat tinggal Natsir bersama istrinya yang sekaligus memperlakukan rumah itu sebagai sekolah.

Bukan hanya warga Bandung, melainkan sebagian besar masyarakat Indonesia tak mengenal Natsir dan perhatiannya terhadap pendidikan Islam. Padahal Natsir adalah salah satu penggagas lahirnya perguruan tinggi swasta Islam yang pertama di Indonesia. Syahdan di Bogor pada 17 Juni 1934, Natsir menyampaikan pidatonya dalam rapat kaum muslim. Maju atau mundurnya salah satu kaum, kata Natsir seperti yang termuat dalam kum­pulan tulisan pemikirannya, Capita Selecta Jilid I, bergantung sebagian besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka itu. Ketika usianya masih 26 tahun, Natsir sudah memikirkan bagaimana harus memajukan bangsanya: lewat pendidikan.

Sistem pendidikan ala Barat juga menjadi keprihatinannya yang lain. Menurut Natsir, pendidikan Barat yang diberikan pada masa penjajahan Belanda semata-mata untuk mengisi otak. Natsir menilai jiwa murid tetap saja kosong. Sementara itu, pendidikan di pondok pesantren dan madrasah memang bisa menghasilkan orang-orang yang ber­iman serta berakhlak baik, tapi sayangnya mereka buta terhadap perkembangan dunia.

Kegelisahan inilah yang menyebabkan Natsir nekat mendirikan perguruan Pendis. Keprihatinannya terhadap kondisi dunia pendidikan kala itu yang dianggapnya kurang lengkap serta persoalan jumlah sekolah yang tak memadai dan ditambah lagi banyaknya anak yang tak punya kesempatan belajar membuat Natsir bersemangat terjun dalam dunia pendidikan. Tentu saja karena modalnya sangat minim, Pendis pada masa kelahirannya lebih mirip tempat kursus yang terdiri atas murid-murid yang terbatas.

Secara perlahan jumlah murid­ bertambah dan mendapat sun­tikan dana dari Muhammad Yunus, tempat kursus itu pun berubah menjadi sekolah yang memadukan sistem pendidikan ala Barat dan Islam. Semua mata pelajaran yang ada di sekolah versi pemerintah Belanda juga diajarkan di Pendis. Selain itu, Pendis tetap menyelenggarakan pela­jar­an kesenian, menyanyi. Sekali setahun Pendis menyelenggarakan acara sandiwara, musik, dan tari-tarian. Sandiwara Pendis waktu itu sangat terkenal di Kota Bandung. Perbedaan Pendis dengan sekolah peninggalan Belanda hanyalah mata pelajaran agama Islam yang menjadi pelajaran wajib serta salat Jumat dilakukan bersama-sama di sekolah. Inilah konsep yang selalu didengungkan Natsir bahwa pendidikan harus integral, bersatu padu, di antara elemen-elemen yang bisa menjadikan manusia sebagai sosok yang lengkap.

Lulusan sekolah guru dan se­tingkat sekolah menengah pertama Pendis waktu itu, seperti termuat pada buku Mohammad Natsir: 70 Tahun Kenang-kenang­an Kehidupan dan Perjuangan yang disusun Yusuf Abdullah Puar, banyak mengajar di sekolah-sekolah swasta Muhamma­diyah. Ada juga alumni Pendis yang mendirikan HIS Pendis di kota-kota lainnya di luar Bandung. Meski saat sekolah yang dibangunnya sedang tak ada dana, Natsir terpaksa harus tega menggadaikan gelang emas istrinya, Nurnahar. Gelang itu akan ditebus kembali setelah punya uang. Nurnahar adalah guru taman kanak-kanak di Pendis dan setelah menikah dengan Natsir pada 1934 lebih dikenal dengan sebutan Ummi.

Dari Pendis, berkembanglah­ pe­mikiran dan gagasan Natsir berikutnya. Lahirlah sekolah-sekolah yang lain, seperti Universitas Islam Indonesia; Universitas Islam Bandung; Universitas Islam Sumatera Utara, Medan; dan Universitas Muslimin Indonesia Makassar.

Universitas Islam lahir dari pemikiran tokoh-tokoh pergerakan sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu Indonesia yang masih dijajah Belanda hanya memiliki dua perguruan tinggi negeri: Universitas Indonesia dan Bandung Technische Hooge School, embrio Institut Teknologi Bandung, yang pendiriannya dimotori pemerintah Belanda. Satu lagi, Institut Pertanian Bogor masih menjadi bagian dari Universitas Indonesia. Belum ada satu pun sekolah atau perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh orang-orang pribumi muslim. Setelah Jepang masuk pada 1942, pada 19 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai). Lembaga ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai janji untuk memerdekakan Indonesia.

Setelah BPUPKI terbentuk, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Ahmad Mas’oed Lutfie menjelaskan para tokoh pergerakan kemerdekaan, seperti Mohammad Hatta, waktu itu berpikir untuk membuat sekolah. ”Mereka berpikir, masak nanti Indonesia sudah merdeka tapi tidak mempunyai tempat untuk melahirkan calon-calon penerus bangsa,” katanya.

Waktu itu sekolah memang masih sangat kurang. Jadi, menurut Lutfie yang juga menjabat Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, tokoh-tokoh pendiri negara ini sudah memikirkan visi jauh ke depan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan.

Rencana pendirian Sekolah Ting­gi Islam pun dimatangkan dengan dibentuknya panitia yang diketuai sendiri oleh Hatta. Nat­sir, yang sudah memiliki pengalaman ketika memimpin perguruan Pendis selama 1932-1942, ditarik Hatta ke Jakarta. Natsir duduk dalam susunan peng­urusan Badan Wakaf pendirian Sekolah Tinggi Islam sekaligus menjadi Sekretaris Dewan Peng­urus dan anggota Dewan Kurator. Pada 8 Juli 1945 berdirilah perguruan tinggi ini di Jakarta, sehingga perguruan tinggi ini ­lahir sebelum Hari Kemerdeka­-an 17 Agustus.

Namun, karena situasi genting, kata Rektor Universitas Islam Indonesia Edy Suandi Hamid, pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946. Sekolah Tinggi Islam pun ikut pindah ke Yogyakarta dan dibuka kembali. Setahun kemudian, sekolah ini berganti nama menjadi University Islam Indonesia dan pada 1963 berubah lagi menjadi Universitas Islam Indonesia.

Saat pertama kali didirikan,­ jumlah mahasiswa hanya 14 orang, jumlah pengajar tetap tiga orang, dan hanya terdiri atas empat fakultas. Setelah 63 tahun, wajah Universitas Islam Indonesia banyak berubah. Bahkan ­Hatta atau Natsir pun mungkin tidak mengira sekolah ini bisa berkembang pesat. Jumlah mahasiswa yang aktif kini 20 ribu orang, dosen tetap dan tidak tetap 900 orang, serta ada delapan fakultas yang siap menampung. Bahkan sekolah ini sudah berhasil membangun rumah sakit bertaraf internasional di Yogyakarta.

Tak hanya sekolah, kata Lutfie, Natsir juga turut memberikan sumbangan Rp 60 juta pada 1972 ketika Masjid Salman di ITB yang mulai dibangun sejak 1957 tak kunjung selesai karena kekurangan dana. Masjid itu akhirnya selesai juga dan menjadi masjid kampus pertama di Tanah Air. Gagasan mahasiswa mendirikan masjid di kampus itu lagi-lagi juga diilhami oleh pemikiran Natsir.

Natsir pula yang ikut mencarikan dana bagi pendirian Akademi Agama dan Bahasa Arab Bukittinggi yang didirikan pada 1975. Menurut Sekretaris Yayasan Aqabah Indra Syam, setelah dua tahun berdiri dan menumpang di gedung Sekolah Teknik Menengah Muhammadiyah, Natsir berhasil mengumpulkan dana untuk membangun kampus Aka­bah di Jalan Sutan Syahrir.

Sayang, sejak pemerintah meng­ubah kurikulum pendidik­an pada 1996, akademi ini berubah fungsi menjadi sekolah da­sar, sekolah menengah pertama, dan madrasah diniyah alawiyah. Kurikulum akademi ini harus disamakan dengan sekolah tinggi Islam lainnya. Tak ada lagi akademi yang tadinya bertujuan mendidik calon ulama.

Sampai akhir hayatnya, Natsir tetap konsisten dengan pilih­annya. Baginya, kaum muslim wajib memberikan suar kepada tiap-tiap pendidik muslim dalam mengemudikan perahu pendi­-dik­annya.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

”Orang yang pakai jilbab itu adalah sebaik-baiknya muslimah. Tapi yang tidak pakai jilbab jangan dibilang enggak baik.”

Pernyataan itu datang dari Mohammad Natsir. Pejuang Islam yang gigih itu menyampaikan pandangannya tentang jilbab kepada sejumlah pelajar yang datang ke kantor Dewan Dakwah pada awal 1980-an. Ketika itu pemerintah melarang murid mengenakan jilbab di sekolah. Sejumlah pelajar menentang aturan itu dan berujung ke pengadilan. Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Sekretariat Negara, yang dijuluki Natsir Muda, menjadi pembelanya.

”Mereka berkeras soal jilbab. Kalau tidak berjilbab dianggap tidak baik,” Yusril berkisah kepada Tempo. Natsir pun menegur para pelajar yang dinilainya cenderung meremehkan orang Islam tak berjilbab. ”Saya tidak melihat manusia dari jilbab,” kata Natsir seperti dituturkan Yusril.

Natsir, sang pejuang. Dia dikenal sebagai pendidik yang keras, tapi moderat dan demokratis dalam menerapkan ajaran Islam. Dia tidak mewajibkan jilbab kepada istri dan anak-anaknya. Nurnahar, istri Natsir, seperti laiknya orang Melayu dan umumnya warga Masyumi. Sehari-hari dia tampil berkebaya panjang atau baju kurung tanpa kerudung. Ketika menghadiri acara keluarga atau melayat, Natsir baru mengingatkan Nurnahar agar berkerudung.

Mengingatkan pun, menurut Sitti Muchliesah atau Lies, putri sulung Natsir, tidak dalam bentuk perintah. Aba, panggilan anak-anak kepada ayahnya, cukup berkata, ”Kamu kan mu­slimah.” Kalimat pendek ini langsung dipahami keempat anak perempuan Natsir.

Dalam berpakaian, Natsir­ hanya mengharuskan anak-anaknya berbusana santun. Itu artinya, tidak bercelana pendek dan berbaju you can see alias baju tak berlengan. Satu kali, Lies mengenakan blus pendek tanpa le­ngan. Aba tak menegur langsung. Dia hanya berpesan kepada Ummie, panggilan istrinya, ”Beri tahu Lies jangan pakai yang kependekan.”

Masih soal pakaian, ada ke­nangan yang berkesan bagi Anies, putri Lies, cucu pertama Natsir. Satu kali, sepulang kuliah, Anies mampir ke rumah kakeknya di Jalan Cokroaminoto. Dia datang mengenakan rok mini yang sedang jadi mode. Tatkala hendak pulang, Natsir memberinya uang sambil berkata, ”Ini untuk beli celana panjang.” Tegur­an halus.

Sekalipun keempat putrinya telah menunaikan ibadah haji, Natsir tak memaksa mereka mengenakan jilbab. ”Menurut Aba, berjilbab itu harus dari diri kita,” tutur Lies, yang kini berusia 72 tahun.

Natsir juga tidak melarang keluarganya bergaul dengan non-muslim. Bergaul dengan teman-teman lelaki pun diizinkan sang ayah. ”Kami boleh nonton bioskop asal rame-rame, paling telat pulang pukul 10 malam.”

Dalam salah satu surat kepada anak-istrinya, Natsir mendorong kelima anaknya aktif di organisasi kepemudaan. Misalnya Himpunan Muslim Indonesia atau Pandu Islam. Organisasi, menurut dia, dapat menjadi taman pendidikan yang meleng­kapi apa yang tidak didapat di sekolah. ”Aktif berorganisasi akan memberi bekal masa depan,” begitu pesan Aba dalam surat yang dia tulis tepat pada usianya yang ke-50, 17 Juli 1958.

Sikap demokratis Natsir tampak jelas di meja makan. Dia mengizinkan anak-anaknya berdebat apa saja, meskipun kadang Ummie tidak berkenan karena perdebatan mengganggu suasana makan. ”Aba suka tersenyum menyimak perdebatan kami,” kata Lies. Suasana seperti ini tanpa disadari telah membentuk dan mempengaruhi cara berpikir kelima anak Natsir. ”Khususnya menghadapi tantangan hidup,” Lies melanjutkan.

Pada masa penjajahan Jepang, sekolah Pendidikan Islam (Pendis) yang didirikan Natsir di Bandung ditutup. Dia lalu membentuk madrasah di rumah adik iparnya di Jakarta. Selain anak-anaknya, masyarakat di sekitar madrasah ikut serta menjadi murid. Natsir juga mengajak teman-temannya menjadi ustad dan ustadzah. ”Setiap sore kami mengaji dan belajar tentang Islam,” kata Lies, yang dikaruniai tiga putra-putri.

Bagi Natsir, pesantren atau madrasah bukanlah satu-satu­nya sistem pendidikan yang bisa menghasilkan orang ber­iman. Pesantren, menurut Natsir, dapat menelurkan orang ber­akhlak­ tetapi buta terhadap perkembangan dunia. Padahal, Islam mendorong umat mencapai kema­juan lahir batin, dunia dan akhirat.

Itu sebabnya dia tidak melarang anak-anaknya aktif berkesenian. Lies diizinkan mengikuti pementasan sandiwara di sekolahnya, SMA 1 Boedi Oetomo. Entah kenapa, ketika sandiwara yang disutradarai Koen­tjoroningrat itu hendak diper­tunjukkan untuk umum di Gedung Kesenian Jakarta, Aba melarang Lies ikut serta. ”Saya kecewa tapi berusaha memahami keputusan Aba,” tutur Lies, yang bersuamikan Agus Alwi yang juga berasal dari Minang, Sumatera Barat.

Di mata anak-anaknya, ia selalu menyampaikan pesan secara tersirat. Dia juga orang yang berpikiran jauh ke depan. Sewaktu tinggal di Jakarta, Aba melarang anak-anaknya belajar berenang. ”Kami memahami, pakaian renang selalu minim,” kata Lies. Tapi, ketika tinggal di Maninjau, Sumatera Barat, Aba menyuruh anak-anak belajar berenang di danau. ”Belakangan kami mengerti, di danau kami sekaligus belajar menghadapi bahaya yang tidak akan ditemui di kolam renang,” kata Aisyahtul Asriah, putri keempat Natsir.

Natsir, sang pendidik. Dia tak begitu setuju anak-anaknya bekerja di perusahaan milik negara maupun swasta. Natsir lebih suka anak-anaknya menggeluti dunia pendidikan. Toh, dia tak bisa berbuat banyak ketika Hasnah Faizah, putri ketiganya, berganti haluan dari asisten dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, menjadi staf sebuah badan usaha milik negara.

Di kemudian hari, keluarga paham mengapa Natsir tak begitu suka anak-anaknya bekerja di perusahaan. ”Aba khawatir, sifat kami berubah karena bekerja di perusahaan yang mengutamakan keuntungan,” kata Aisyah. Menurut Aba, hal itu bisa mempengaruhi hubungan di rumah. Waktu bersama keluarga menjadi berkurang. Padahal, bagi Aba, Aisyah mengenang, makan sebaiknya bersama keluarga setidaknya sekali dalam sehari.

Sebagai Vice President World Muslim Congress, yang bermarkas di Karachi, Pakistan, dan anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islami, yang berpusat di Mekkah, Natsir bisa berangkat haji setiap tahun. Tapi tak sekali pun dia memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memberangkatkan anak-anaknya berhaji. ”Fasilitas itu hanya untuk meng­ajak Ummie sekali,” papar Abi—sebutan akrab Aisyah. Walhasil, kelima anaknya berhaji dengan biaya sendiri.

Selama menjadi pejabat pemerintah, hampir tak ada kemewahan yang dinikmati anak dan istrinya. Rumah pribadi pun baru dimiliki setelah Natsir bebas dari penjara pada 1967, jauh setelah penggemar biola ini tak lagi berpangkat.

Suatu ketika Fauzi, anak bungsu Natsir, meminta dibe­likan sepeda motor kepada Aba. Sang ayah menolak dengan berkata, ”Memangnya tidak ada bus atau kereta api?” Natsir amat mempedulikan pendidikan. Beberapa kali Lies meminta bantuan ayahnya untuk membayar biaya kuliah anak-anaknya. ”Tanpa ragu Aba turun tangan,” tutur Lies.

Natsir juga membebaskan putra-putrinya memilih jurusan sekolah dan tempat bekerja. Lies, misalnya, memasuki Jurusan Sastra Inggris Universitas Indonesia. Karena banyak faktor, termasuk biaya dan kondisi politik yang belum aman, Lies harus meninggalkan bangku kuliah di semester kedua.

Natsir memutuskan, Lies dan adiknya, Asma Faridah, sebaiknya konsentrasi saja pada urusan rumah tangga. Tapi adik-adik Lies, yakni Aisyah, Hasnah, dan si bungsu Ahmad Fauzi Natsir, menyelesaikan kuliah.

Selain Fauzi, ada lagi satu anak lelaki Natsir, yakni Abu Hanifah, yang meninggal pada usia 13 tahun karena tenggelam di kolam renang. ”Aba menangis sendirian ketika Hanif wafat. Sebelum pergi, almarhum sempat memijat-mijat kaki Aba,” kata Lies. Sebuah buku memoar berjudul Aba Sebagai Cahaya Keluarga kini sedang disiapkan Lies.

Tangisan itu berulang ketika Natsir kehilangan sang istri. Nurnahar meninggal pada Juli 1991, dalam usia 86. Lima puluh tujuh tahun, Ummie mendampingi Aba dengan setia.

Dalam salah satu suratnya, Natsir menulis: Ummie sadar jalan hidup yang Aba tempuh sama sekali tidak memberi jaminan hasil yang tetap. Tapi Ummie rela dan berani naik perahu Aba yang oleng itu, sama-sama menempuh samudera hidup yang penuh risiko. Tak terlukiskan betapa bersyukurnya Aba kepada Allah SWT dan terima kasih kepada Ummie atas kebahagiaan hidup yang Aba rasakan.”

Sebelum jenazah sang istri diberangkatkan ke makam, Natsir sendiri yang menyampaikan pidato pelepasan. Dua tahun kemudian, Natsir dimakamkan di samping makam Nurnahar. Kata Lies, ”Seperti keinginan Aba.”

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Azan magrib bersenandung di ujung hi­ruk-pikuk Tanah Abang, Jakarta. Kios dan toko di jan­tung dagang itu baru saja me­ngunci pintu. Seruan muazin tersiar dari pengeras suara Masjid Al-Munawwarah, Jalan Kampung Bali I, Rabu dua pekan lalu. Masjid 20 x 15 meter ini berjarak seratus meter dari pusat niaga. Likuran pria segera membangun dua saf salat.

Pada gang empat meter, masjid dua lantai itu menyimpan titik penting perjalanan sejarah Mohammad Natsir. Di sini, 41 tahun lalu, persisnya 27 Februari 1967, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Lembaga penyeru akidah dan nilai Islam ini tercatat dalam Akta Notaris Syahrim Abdul Manan Nomor 4, tanggal 9 Mei 1967. Sejumlah tokoh Masyumi punya andil.

Mereka bekas Menteri Agama H M. Rasjidi, bekas Menteri Luar Negeri Mohammad Roem, dan bekas Presiden Pemerintah­an Darurat Republik Indonesia-Gubernur Bank Sentral Sjafroe­din Prawiranegara. Ada bekas perdana menteri Burhanuddin Ha­rahap; Kasman Singodime­djo; Osman Raliby; Yunan Nasution; dan bekas Duta Besar untuk Irak, Datuk Palimo Kayo. ”Di Dewan Dakwah Pak Natsir berpolitik melalui dakwah,” kata Ketua Umum Dewan Dakwah Syuhada Bahri, 54 tahun.

Sebelumnya, kata Syuhada, sa­at memimpin Masyumi, Natsir berdakwah di medan politik. Dewan Dakwah lahir tujuh bulan setelah Natsir keluar dari penjara di Jalan Keagungan, Jakarta, akibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta. Keterlibatan Natsir dalam ”pemberontakan” ini mendorong Presiden Soekarno memberangus Masyumi pada 1960. Januari 1967, bekas petinggi Masyumi meminta Orde Baru merehabilitasi partai ber­asas Islam ini. Tapi Soeharto menolak.

Menurut Yusril Ihza Mahen­dra, penulis disertasi yang membandingkan Masyumi dengan Jamaat al-Islami Pakistan, Dewan Dakwah lahir untuk melanjutkan napas hidup dakwah. Saat mendirikan Masyumi pada 1945, Natsir memang mendedikasikan partai untuk Islam. Jadi, kata dia, meski Masyumi tidak lagi ada, Natsir tetap berdakwah.

Ada pendapat yang menyebut Dewan Dakwah lahir karena Nat­sir ingin membendung giatnya penyebaran agama selain Islam, ter­utama Kristen. Yusril menye­but, saat itu, organisasi Islam yang lahir lebih dulu kurang peduli terhadap soal ini. Tapi Amien Rais, bekas Ketua Umum Peng­urus Pusat Muhammadiyah yang dekat ­de­ngan Natsir, menyatakan tak setuju atas persepsi ini. ”Saya ki­ra bukan karena Kristen,” katanya.

Bagi Amien, dakwah sudah mendarah daging dalam tubuh Natsir. Penyebaran Kristen tak men­jadi faktor penting, meski sikap keras Natsir terhadap Gereja tampak menjelang kedatang­an Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia Pada 1989. Ia bersama Ra­sjidi, KH Masjkur, dan KH Rusli Abdul Wahid mengirim surat ke Vatikan. Isinya, meminta Paus tidak menyalahgunakan diakonia, pelayanan masyarakat, untuk mengkristenkan orang. Pada 1976 pemimpin Islam, Katolik, dan Kristen dalam konferensi internasional tentang misi Kristen serta dakwah Islam di Chambessy, Swiss, sepakat untuk tidak saling memurtadkan.

Di Munawwarah, tokoh Ma­s­yumi itu membuat daftar masalah dakwah Islam. Salah satunya, perlu membangun sistem, mutu, dan teknik dakwah Islam. Mereka merumuskan program kerja melatih mubalig (penceramah agama) dan calon mubalig. Dewan Dakwah juga membuat riset penyokong dakwah. Aneka buku, majalah, dan brosur dicetak untuk membekali juru dakwah ilmu keagamaan serta ilmu pengetahuan umum.

Dewan Dakwah membangun strategi dakwah di semua lini, termasuk sekolah, kampus, pesantren, dan daerah terpencil di Indonesia. Natsir ingin Dewan Dakwah menggarap lapangan dakwah yang tidak dikerjakan Nah­dlatul Ulama, Muhammadi­yah, dan Persatuan Islam. Menu­rut­ ­Sy­uhada, Dewan Dakwah jus­tru untuk mendukung organisasi Islam itu. ”Kami ibarat generator di belakang rumah, tapi cahayanya menerangi semua ­ruang,” katanya.

Natsir melihat, Indonesia awal Orde Baru masuk fase dijauhkannya masyarakat dari urusan ideologi dan politik. Natsir dan kalangan Dewan Dakwah cemas akan sekularisasi yang menggila. Ini merujuk pada Nurcholish Madjid, yang mengusung pembaruan Islam berkredo ”Islam yes, partai politik Islam no”. Buku Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam, dan buku tulisan bekas Rektor Institut Agama Islam Negeri Jakarta Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, dianggap turut menyuburkan sekularisasi.

Di panggung dunia, Natsir bukan orang kemarin sore. Pada 1957 ia pernah memimpin sidang Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Dunia di Damaskus, Suriah. Nama Natsir kian moncer di forum dunia Islam setelah mendirikan Dewan Dakwah. Pada 1967 ia wakil Presiden Muktamar Alam Islami yang bermarkas di Karachi, Pakistan. Pada 1969 Natsir menjadi anggota World Muslim League, Mekkah, Arab Saudi.

Tiga tahun kemudian Natsir menjadi anggota Majlis A’la al-Alam lil Masajid (Dewan Masjid Sedunia), berpusat di Mekkah. Pada 1980 dia menerima penghargaan dari Raja Faisal dari Arab Saudi karena berjasa pada Islam. Pada 1985 menjadi anggota Dewan Pendiri The International Islamic Charitable Foundation, Kuwait. Setahun berikutnya Natsir menjadi anggota Dewan Pendiri The Oxford Centre for Islamic Studies, London, Inggris, dan anggota majelis Umana’ International Islamic, University, Islamabad, Pakistan.

Natsir berkantor di Dewan Dakwah, yang semula ruang bersekat kayu lapis lantai dua Munawwarah. Pada 1973, kata ­Syuhada, Dewan Dakwah pindah ke Jalan Kramat Raya 45, Jakarta. Setahun kemudian pindah ke Jalan Diponegoro 42, rumah Rasjidi. Saat itu, Rasjidi Direktur Kantor Rabithah Alam Islami di Jakarta. Satu setengah tahun kemudian, Natsir memindahkan Dewan Dakwah kembali ke Kramat Raya. Di sana, kini berdiri gedung Dewan Dakwah berlantai delapan dan Masjid Al-Furqon.

Anwar Ibrahim, saat mendu­duki posisi Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan Malaysia pada 1980-an, kerap bertandang ke rumah Natsir di Jalan Cokroaminoto 45, Jakarta, tanpa protokoler. Tapi Yusril Ihza Mahendra, saat masih mahasiswa Hukum Universitas Indonesia, ada­lah orang yang dididik lang­sung oleh Natsir. Mereka aktif di Lem­baga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat di Cikini.

Di kantornya di Kramat Raya, tamu Natsir tak berhenti meng­alir. Syuhada, yang lima tahun seruangan dengan Natsir ­sejak 1976, mengisahkan tamu datang dari berbagai penjuru Indonesia, mulai pagi hingga petang. Ke­pentingannya, mulai urusan sekolah, dakwah, permohonan ­bantuan, hingga konsultasi masalah perkawinan. ”Tak sedikit orang dari jauh bertamu sekadar minta nama untuk anaknya,” ujar Syu­hada.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

UDARA sejuk Turki di akhir April 1980 tak sanggup mendi­nginkan pikiran Mohammad Natsir. Presiden Liga Musim Sedunia yang sedang memimpin sidang membahas konflik etnis Yunani dan Turki di Siprus ini mendadak jatuh sakit. Dokter tak menemukan gejala mencurigakan di tubuh laki-laki 72 tahun itu.

Rupanya Natsir memikirkan politik di dalam negeri. ”Pikiran saya terganggu oleh pidato Soeharto,” kata Natsir setiba di Jakarta, seperti diceritakan Andi Mappatehang Fatwa kepada Tempo akhir Juni lalu.

Pidato yang merisaukan Natsir adalah ceramah tambahan Pre­siden Soeharto tanpa teks di muka Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Pekanbaru, Riau, 27 Maret 1980. Soe­harto berbicara tentang asas tung­gal Pancasila yang, menurut dia, di masa lalu dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik.

Soeharto meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum. Tahun 1980 adalah puncak perseteruan dua faksi di tubuh ABRI. Satu kelompok—yang menikmati kekuasaan dengan memangku pelbagai jabatan publik—mendukung Soeharto, kelompok lain menentang gagasan ini dan menginginkan ABRI netral.

Tiga pekan kemudian, 16 April 1980, Soeharto menegaskan kembali seruannya di Markas ABRI Cijantung, Jakarta Timur. Ucapan Soeharto yang terkenal: ”Lebih baik kami culik satu dari dua pertiga anggota MPR yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi kuorum.” Satu kalimat lain yang menunjukkan sikapnya sebagai otokrat: ”Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila.”

Selain itu, sekelompok jenderal purnawirawan gundah. Bekas pemimpin ABRI yang tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat lalu berkumpul di gedung Granadi di kawasan Semanggi. Mereka mengundang tokoh dan aktivis sipil untuk membahas pidato itu. A.M. Fatwa ikut hadir. Ketika itu dia pegawai kantor pemerintah daerah Jakarta yang dipecat karena sering berdakwah mengkritik pemerintah.

Pertemuan 5 Mei 1980 itu menyimpulkan: Soeharto perlu di­tanya soal isi pidatonya. A.M. Fatwa bersama aktivis muda lain lalu bergerilya mengumpulkan tanda tangan sejumlah tokoh untuk mendukung enam butir ”Pernyataan Keprihatinan”. Yang menyusun adalah Slamet Bratana­-ta, Menteri Pertambangan kabinet pertama Orde Baru.

Pucuk dicita ulam tiba, Natsir langsung teken ketika disodori pernyataan itu. Fatwa berhasil mengumpulkan 50 tanda tangan tokoh tentara, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis. Supaya konstitusional, yang bertanya kepada Soeharto semestinya Dewan Perwakilan Rakyat. Media massa waktu itu dilarang menyiarkan suara kelompok oposisi. Maka berduyunlah 30 dari 50 orang penanda tangan itu ke Senayan, 13 Mei 1980.

Natsir didaulat menyampaikan maksud mereka menyambangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daryatmo. Chris Siner Key Timu, bekas Pembantu Rektor III Universitas Atma Jaya, Jakarta, mengisahkan kembali pidato mantan perdana menteri Natsir yang dianggapnya sangat bijak. ”Bagi seorang presiden, pidato lisan atau tertulis sama nilainya di mata masyarakat. Kami ingin bertanya apa maksud pidato itu.”

Pernyataan itu menuai reaksi keras pemerintah. Soeharto menjawabnya lewat surat ke Dewan tanggal 1 Juni. Ali Moertopo, Komandan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintah karena menyi­ratkan usul pergantian pemimpin nasional.

Dari Ali Moertopo jugalah nama ”Petisi 50” berasal. Padahal para tokoh yang prihatin itu membuat pernyataan atas nama Lembaga Kesadaran Berkonstitusi—sebuah forum yang didirikan pada 1978 oleh A.H. Nasution dan Muhammad Hatta. Barangkali karena lebih singkat dan gampang diingat, nama Petisi 50 lebih dikenal publik sampai sekarang.

Petisi 50 dianggap ”musuh utama” pemerintah Soeharto. Para tokohnya menjalani hidup yang sulit. Bisnis keluarga mereka kocar-kacir karena tak bisa mendapatkan kredit bank. Bahkan beredar kabar Soeharto ingin mengirim mereka ke Pulau Buru—pulau di Maluku yang menjadi gulag tahanan politik pengikut Partai Komunis Indonesia. Namun rencana itu konon digagalkan Jenderal M. Jusuf, Panglima ABRI yang menentang tentara berpolitik. ”Sewaktu dimintai konfirmasi, Pak Jusuf tak menyangkal,” kata Chris Siner, laki-laki asal Flores kelahiran 1939.

Karena dianggap menyeret-nyeret Natsir dalam Petisi, A.M. Fatwa dikecam aktivis Himpunan Mahasiswa Islam dan pengikut Masyumi—partai Natsir yang dibubarkan Soekarno. ”Aktivis HMI sudah banyak yang menjadi pejabat. Mereka merasa terancam dengan Petisi itu,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kini 69 tahun itu.

Penanda tangan Petisi 50 juga terkena cekal. Natsir, pemimpin sejumlah organisasi muslim dunia, batal menghadiri pelbagai konferensi di negara-negara lain. Ia sudah biasa dengan perlakuan buruk pemerintah. Ia pernah bentrok dengan Soekarno soal ga­gasan Nasakom. Sewaktu pengumuman cekal pemerintah Soeharto diumumkan, Natsir hanya berujar, ”Mungkin karena sudah tua, mereka takut saya nyasar.”

Sikap Natsir yang sebenarnya ia tuliskan dalam buku Indonesia di Persimpangan Jalan (1984). Tindakan itu, tulisnya: suatu kebiasaan yang kita temui dalam sistem diktator atau feodal abad pertengahan. Itu puncak kegusaran Natsir yang dikenal lemah lembut. Semua orang dekatnya bersaksi Natsir tak pernah menggunjing atau memaki orang lain.

Meski dicekal dan rumah-rumah mereka diawasi intel, anggota Petisi 50 tak surut. Mereka rutin bertemu setiap Selasa sore di rumah Ali Sadikin, bekas Gubernur Jakarta yang menjadi motor kelompok ini. ”Meski tak rutin, Pak Natsir sering datang,” kata Fatwa. ”Dia juga menjadi donatur Petisi.”

Pertemuan rutin itu berlangsung lebih dari 20 tahun. Setiap Selasa mereka berdiskusi dan bertukar gagasan tentang soal-soal kenegaraan atau membahas situasi politik. Setiap 17 Agustus pada peringatan kemerdekaan, Petisi mengeluarkan maklumat atau memorandum yang isinya mengkritik kebijakan-kebijakan ekonomi-politik Orde Baru.

Petisi, menurut Chris, menjadi tempat pertemuan kembali para tokoh pendiri bangsa. Padahal sekali waktu Ali Sadikin pernah marah besar kepada Natsir karena menentang kebijakannya melegalkan judi dan melokalisasi pelacur di Kramat Tunggak. ”Kalau Pak Natsir ke luar rumah harus pakai helikopter, karena jalan Jakarta saya bangun dari uang judi,” ujar Ali Sadikin. Natsir tak bereaksi.

Chris dan Fatwa mengenang, Natsir adalah seorang demokrat sampai ke tulang sumsum. Suatu kali dalam diskusi, Sjafroeddin Prawiranegara berkata, dalam de­mokrasi, paham komunis se­kalipun tak bisa dilarang. Reaksi Natsir, diceritakan Chris Siner, ”Kalau komunisme tidak baik, kita hadang paham itu lewat pemilu.”

Meski ia ulama zuhud, pendiri partai Islam terbesar pada 1950, Chris tak pernah mendengar Natsir mendesakkan pandangannya tentang Islam. Sekali Natsir berkata kepada Chris yang Katolik, ”Bagi saya nilai-nilai Islam itu inspirasi. Akan saya perjuangkan nilai-nilai itu secara demokratis.”

Satu warisan Natsir yang terkenal, yang lahir manakala diskusi Petisi 50 berlangsung panas dan runcing: kita sepakat untuk tidak sepakat.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

PERTEMUAN pertama dengan Pak Natsir adalah juga introduksi saya secara intim dengan Indonesia. Perkenalan itu terjadi pada 1967, ketika hubungan diplomatik di antara kedua negara—Indonesia dan Malaysia—pulih setelah mengalami konfrontasi. Sebelum pertemuan itu, saya hanya menghidu Indonesia dari sedikit pengetahuan sejarah melalui novel-novel Abdoel Moeis, Marah Roesli, Hamka, dan lain-lain.

Pada masa konfrontasi, saya terpukau oleh pidato-pidato Soekarno di hari Lebaran melalui Radio Republik Indonesia siaran Medan, yang saya dengar di kampung saya di Pulau Pinang. Ayah saya, yang ketika itu anggota parlemen dari partai pemerintah, ternyata tak senang dengan keasyikan saya ini.

Maka, ketika Himpunan Mahasiswa Islam yang dipimpin Cak Nur menyambut saya dan beberapa pemimpin mahasiswa Malaysia di Indonesia, tak ubahnyalah itu laksana menemui kekasih yang belum pernah ditemui. Rekan-rekan HMI, seperti Fahmi Idris, Mar’ie Muhammad, dan Ekky Syahruddin membawa saya, yang ketika itu baru berumur sekitar 20 tahun, menemui Pak Natsir. Karena saya begitu muda, dan melihat Pak Natsir sebagai mantan perdana menteri, pernah memimpin Masyumi—aliansi partai dan organisasi Islam yang terbesar di dunia—saya lebih banyak mendengar dari berkata-kata.

Apa yang terkesan bagi saya hingga hari ini dari pertemuan yang pertama itu adalah sosok, sikap, dan tingkah beliau yang amat sederhana. Selepas pertemuan dengan Pak Natsir, saya ke Bandung, dan di sana saya dibawa ke sebuah toko buku Van Hoeve yang secara zahirnya kelihatan usang dan berdebu. Toko buku tersebut merupakan penerbit karya-karya besar kajian Indonesia, seperti karya Van Leur, Indonesian Trade and Society, dan karya B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies. Di toko itu, dan di atas lantainya yang berdebu, saya menemukan kedua buku tersebut serta dua jilid Capita Selecta, lantas membelinya.

Sejak zaman muda saya memang memberikan perhatian terhadap peran, ide, gagasan, serta ideologi dalam perjuang­an dan gerakan politik. Saya kagum terhadap intelektualitas dan gagasan para filsuf. Melalui Capita Selecta saya tampak sosok intelektual Mohammad Natsir. Melaluinya saya mengenali Henri Pirenne, nama yang kini mungkin kurang dikenal, tapi di masa itu tesisnya mencetuskan polemik besar di universitas-universitas di Eropa dan pengkaji-pengkaji tamadun Barat. Muhammad et Charlemagne, yang ditulis oleh Pirenne, melontarkan gagasan bagaimana Islam menjadi faktor penentu ­dalam sejarah Eropa. Ketika itu tesis ini sungguh radikal, tapi sekarang sudah diterima umum di kalangan sarjana bahwa tanpa Islam, tamadun Barat tidak akan menghasilkan renaisans, tradisi rasionalisme, dan humanisme.

Sejak pertemuan pertama itu, setiap ke Jakarta dan mengunjungi Pak Natsir, saya diperkaya oleh imbauan baru berkaitan dengan isu umat Islam, sosial, dan politik mutakhir. Tatkala saya sudah membentuk Angkatan Belia Islam Malaysia, beliau senantiasa mengingatkan saya akan realitas sosial di Malaysia, dengan kehadiran jumlah masyarakat Cina, India, dan lain-lainnya yang substantif. Beliau sangat positif dan senantiasa menggalakkan interaksi serta dialog di antara organisasi Islam dan masyarakat bukan Islam. Sewaktu menjadi Menteri Keuangan, tatkala memacu pertumbuhan ekonomi, saya sering meng­ulangi pesan Mohammad Natsir, jangan kita membangun sambil merobohkan: membangun gedung sambil merobohkan akhlak, membangun industri sambil menindas pekerja, membina prasarana sambil memusnahkan lingkungan.

Pada 2004-2006 saya di Universitas Oxford, Inggris, dan beberapa universitas lainnya di Amerika Serikat, khususnya di Universitas Georgetown. Di universitas ini saya memberikan mata kuliah yang khusus tentang rantau ini, karena selama ini kajian Islam kontemporer hanya bertumpu di Timur Tengah dan negara-negara Arab, tempat resistansi terhadap demokrasi begitu kuat, sehingga muncul persepsi bahwa Islam tidak sejajar ataupun compatible dengan demokrasi.

Saya merasakan pengkaji-pengkaji Islam kontemporer di Barat tidak berlaku adil terhadap Natsir dan perjuangan umat Islam Indonesia umumnya. Sekiranya mereka mengkaji pemikiran Natsir dan Gerakan Masyumi serta sejarah ”demokrasi konstitusional” di Indonesia sebelum dihancurkan oleh Orde Lama, persoalan compatibility atau kesejajaran Islam dan demokrasi itu tidak akan timbul. Satu-satunya sarjana Barat yang berlaku adil terhadap Natsir dan Masyumi sebagai pelopor constitutional democracy di dunia membangun selepas Perang Dunia Kedua ialah sarjana besar Herbert Feith, yang magnum opus-nya berjudul The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.

Namun saya tidak melihat Pak Natsir sebagai demokrat yang terisolasi. Beliau berada di dalam tradisi Islam Indonesia yang inklusif, dari tokoh seperti Oemar Said Co­kroaminoto, Agus Salim, dan Wahid Hasyim. Di negara Arab kita menyaksikan pembenturan yang tajam antara tokoh-tokoh sekularis dan tokoh-tokoh islamis, antara Taha Hussain dan penghujah-penghujahnya dari Universitas Al-Azhar. Di Indonesia saya tidak menyaksikan pertembungan yang sebegini antara Sutan Takdir Alisjahbana yang memiliki orientasi yang hampir sama dengan Taha Hussain dan tokoh-tokoh Islam.

Negosiasi kreatif antara intelektual sekuler tapi tidak bermusuhan dengan Islam, dengan intelektual muslim yang ditampilkan oleh Natsir, amat bermakna bagi generasi muda muslim di Malaysia. Di Kuala Lumpur hari ini terdapat anak-anak muda yang mengunyah Polemik Kebudayaan, tapi mereka juga sebahagian dari gerakan Islam yang meneliti Capita Selecta. Debat Natsir-Soekarno tentang negara Islam dan sekularisme juga menarik bagi mereka dan mereka kira masih relevan dalam negosiasi Islam serta ruang awam di Malaysia.

Tapi tulisan Natsir yang paling tersebar luas di Malaysia­ ialah Fiqud Dakwah. Saya selaku Presiden ABIM ketika itu mencetaknya, termasuk menerbitkannya ke dalam edisi­ Jawi dan menjadikannya teks usrah ataupun grup studi ka­mi.­ Saya begitu terkesan oleh buku ini karena metode dak­wahnya bersifat moderat dan berhikmah. Melalui metode ini, ABIM dapat melebarkan sayapnya hingga menjadi orga­nisasi massa dan gerakan Islam yang bergaris sederhana.

Pada awal 1980-an, ketika saya sedang menjabat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, saya berkunjung ke Indonesia. Saya ingin menemui Pak Natsir di kediamannya, tapi beliau lebih dulu menemui saya di hotel. Saya sangat terharu karena sikapnya yang merendah, sedangkan dia merupakan pemikir Islam besar. Maka saya mengundang beliau ke kamar untuk bersarapan pagi.

Natsir sedang menghadapi tekanan dari pemerintah, karena dia terlibat dengan Petisi 50. Ternyata pertemuan itu menimbulkan keributan di kalangan intel Orde Baru. Maka, ketika saya menemui Pak Harto, saya jelaskan bahwa Pak Natsir ibarat bapak saya di Indonesia dan bahwa pertemuan kami hanya mengobrol secara umum tentang umat Islam di Pakistan dan Arab Saudi. Pak Harto hanya diam mendengar penjelasan saya.

Terakhir kali saya selaku Timbalan Perdana Menteri menemui Pak Natsir di hospital ketika beliau sedang tenat. Suasana memilukan dan menyayat hati, saya sedih melihat keadaan hospital, dan saya merasakan layanan sebegini tidak layak untuk seorang pemikir Islam besar. Saya rasa wajar beliau mendapat layanan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, saya mendapat berita beliau telah berpulang ke rahmatullah. Beliau sudah pergi, tapi legasinya masih menanti apresiasi yang adil dari luar rantau ini.

*) Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008